Penyelesaian Kasus G30S/PKI dan Kasus Pembunuhan Munir

Kasus kejahatan G30S/PKI pada tahun 1965 menjadi ‘beban’ sejarah Indonesia. Setiap pemerintahan yang tengah berkuasa selalu dituntut untuk menyelesaikan kasus ini. Termasuk saat Presiden Joko Widodo mulai berkuasa. Publik terutama para keluarga korban G30S/PKI terus mendesak agar pemerintah bergerak menyelesaikan kasus ini.

Ketegangan sempat terjadi di tengah tahun 2016. Saat itu, ada desakan agar pemerintah membongkar makam para korban tragedi 1965. Menko Polhukam kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan bergerak. Namun, pemerintah tetap memilih jalur rekonsiliasi. Hingga akhirnya, tepat pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2016, pemerintah menyatakan sikap yang menyelesaikan penanganan kasus 1965. Melalui Menko Polhukam Wiranto, pemerintah memutuskan kasus 1965 akan diselesaikan lewat jalur non yudisial.

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah melalui kajian dan diskusi yang panjang untuk menentukan sikap terkait perstiwa G30S/PKI tahun 1965 silam. Kajian hukum pun disebut Wiranto telah banyak dilakukan untuk menentukan status hukum kasus yang terjadi 51 tahun yang lalu itu. Menurut Wiranto, dari pendekatan yudisial telah dilakukan pendalaman tentang peristiwa G30S/PKI itu. Dalam kajian hukum pidana, peristiwa ini termasuk dalam kategori ‘The Principles Clear and Present Danger’. Dimana negara dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dan nyata, maka tindakan yang terkait pertahanan nasional merupakan tindakan penyelamatan. Namun Wiranto juga mengatakan bahwa, pada peristiwa ini berlaku adagium ‘Abnormaal Recht Voor Abnormaale Tijden”. Dimana tindakan darurat untuk kondisi darurat (abnormal) yang dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa sekarang.

Tak sampai di situ, telah dilakukan bedah kasus antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung yang ternyata menemui hambatan yuridis. Pemenuhan alat bukti menjadi hambatan terbesar untuk menentukan status hukum peristiwa besar itu. Wiranto juga menambahkan, terdapat kesulitan untuk memenuhi standar pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Keputusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus G30S/PKI tahun 1965 pun diterima publik. Keputusan itu diharapkan akan menyelesaikan beban sejarah kelam Indonesia.

Selain penyelesaian kasus 1965, pemerintahan Jokowi-JK juga memiliki PR besar lain di bidang HAM, yakni penyelesaian kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir Said Thalib. Desakan agar Jokowi menyelesaikan kasus Munir pun semakin menguat setelah Kontras memenangkan gugatan di Komisi Informasi Publik (KIP).

Jokowi menegaskan akan menyelesaikan kasus Munir lewat jalur hukum. Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menelusuri dimanakah dokumen TPF ( Tim Pencari Fakta ) sekarang. Karena dokumen TFP kasus Munir yang sudah diserahkan di era Presiden SBY itu hilang. Istana tak lagi memiliki dokumen tersebut.

Johan juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap penuntasan kasus kematian Munir ini. Bila berhasil ditelusuri, dokumen TPF tersebut bisa ditindaklanjuti bila ada bukti baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *