AGUS RAHARDJO KEMBALI DIBIDIK KASUS KOR

Agus Rahardjo

Agus Rahardjo Kenbali, Perseteruan Pensus angket dengan KPK memasuki babak baru kali ini. Pensus yang digawangi para parpol pendukung pemerintah itu menduga keterlibatan ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus korupsi. Kasus ini terjadi saat Agus Rahardjo menjadi Ketua Lembaga Kebajikan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah.

Agus diduga terlibat korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2015.Sebelum kasus ini mencuat Agus juga telah dilaporkan oleh. Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) ke Kejaksaan Agung pada awal September lalu.

Di sini, Agus diduga terbelit kasus korupsi e-KTP, saat menjabat Ketua LKPP. Konflik antara DPR dan KPK bermula saat lembaga antikorupsi itu mengusut skandal proyek e-KTP. Sederet nama anggota DPR sudah diperiksa. Bahkan tiga sudah jadi tersangka, satu di antaranya sang Ketua DPR Setya Novanto.

DPR kemudian membentuk Pansus angket KPK Isinya digawangi oleh partai pro Jokowi yakni, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB dan Hanura. Sementara Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN menolak bergabung. Arteria Dahlan menyebut, Agus terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan. Pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.

Agus Rahardjo

Proyek yang bekerja sama dengan PT Dormauli tersebut bernilai Rp 36,1 miliar. Agus dan pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek diduga melakukan rekayasa pada proses pengadaan. Rekayasa yang dilakukan terkait proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan.

Padahal, LKPP tidak memiliki aturan pengadaan barang tersebut harus ditampilkan pada e-Katalog. Selain itu, kata Arteria, Agus juga diduga mengetahui ada oknum yang mengganti usulan awal kegiatan sesuai usulan. UPL Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga DKI tanpa melalui evaluasi.

Oknum di LKPP itu memerintahkan pelaksanaan anggaran melalui e-Purchasing saat alat berat tersebut belum ditayangkan di dalam e-Katalog. Oleh karena itu, Arteria menuturkan, Agus bertanggungjawab atas tindakan LKPP tidak mensyaratkan dokumen yang melegitimasi mengenai asal-usul produk.

Status PT DMU sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek, tidak mengevaluasi dokumen yang diberikan PT DMU. Dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan sebagai bahan negosiasi. Dalam proyek tersebut, Pansus juga menemukan fakta bahwa PT DMU melakukan rekayasa dokumen identifikasi identitas fisik. PT DMU merekayasa seluruh alat berat itu seolah berasal dari Amerika Serikat.

SILAKAN DIBACA: RENCANA PEMUTARAN FOL G30D/PKI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *